Beranda > Pandangan > Toleransi Hitam

Toleransi Hitam


Akhir-akhir ini tidak sulit menemukan berita tentang kekerasan di negeri ini. Mulai dari perkelahian, pembunuhan, tawuran, bentrokan, maupun aksi-aksi teror yang menjadi “makanan” sehari-hari produsen maupun konsumen media-media massa di Indonesia. Bahkan, untuk berita-berita yang menyuguhkan kekerasan, tidak jarang mendapatkan “tempat terhormat” di headline koran ataupun di buat acara TV khusus untuk menayangkan berita-berita tersebut.

Tidak jarang penyebab munculnya berita-berita tersebut di koran, TV dan radio adalah karena lemah atau malah disalahartikan toleransi dalam arti yang populer, yaitu saling menghormati. Dimulai dari masalah pribadi, lalu dibesar-besarkan dengan cara dikaitkan dengan etnis, agama, maupun kelompok yang lebih bersifat pragmatis, dengan yang berbau politik misalnya.   

Judul di atas tidak berarti toleransi terhadap sesuatu yang hitam, atau toleransi yang dilakukan oleh sesuatu yang hitam. Bukan juga toleransi terhadap warna hitam. Bukan, sekali lagi bukan!

Kata “hitam” dalam judul di atas merujuk pada makna konotasi seperti makna “hitam” dalam daftar hitam atau kampanye hitam. Sedangkan maksud “toleransi” dalam bahasan ini sendiri sederhana saja, sebagaimana yang populer di masyrakat, yaitu: saling memahami.

Toleransi sering diartikan menjadi sesuatu yang dapat dinegosiasikan. Misalnya, hukum di negeri ini sering “mentoleransi” bagi para penguasa beserta kerabatnya. Layaknya pisau dapur, tajam di bawah, tapi tumpul di atas.

Toleransi juga sering dijadikan kambing hitam atas kelambatan pemerintah dalam bertindak. Sebutlah misalnya, masalah Ahmadiyah. Alih-alih hak asasi manusia, penyelesaian masalah Ahmadiyah “ditoleransi”, hingga akhirnya masyarakat “menghukum” aliran Islam yang tidak perlu diperdebatkan lagi kesesatannya. Awas, biasanya banyak yang membonceng kasus-kasus seperti ini dengan cara menjual nama “Hak Asasi Manusia (HAM)” demi keuntungan pribadi/kelompok. Yang paling segar adalah kasus Negara Islam Indonesia (NII), yang katanya mendapat “toleransi” dari intelejen.

Contoh lain misalnya, operasi “penertiban” yang dilakukan Polisi Pamong Praja terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di jalan-jalan protokol. Operasi tersebut kerap berujung bentrok antar kedua belah pihak. Bentrokan bisa terjadi karena “toleransi” yang dilakukan pemerintah kepada pedagang-pedagang  kaki lima tersebut. Seandainya pemerintah lebih cepat dan tegas melarang pedagang kaki lima yang berjualan di jalan protokol – dan masih berjumlah sedikit – niscaya operasi tersebut benar-benar menjadi operasi penertiban dan tidak terlihat seperti pengusiran. Lagi-lagi, awas, biasanya banyak yang membonceng kasus-kasus seperti ini dengan cara menjual nama “Hak Asasi Manusia (HAM)” demi keuntungan pribadi/kelompok.

Negeri ini katanya termasuk salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Negara ini juga multietnis, dan multipartai, yang berarti multikepentingan dan mutipendapat juga. Perlu pemerintahan yang cepat dan tegas dalam bertindak. Pemerintah yang mampu toleran dan menjaga toleransi hal-hal yang bisa memperlama keutuhan bangsa, tapi juga tidak “mentoleransi” hal-hal yang mempercepat keretakan bangsa.

Iklan
Kategori:Pandangan
  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: